TEMPO.CO, Jakarta – Bantuan sosial (bansos) pemerintah saat ini banyak diasosiasikan sebagai komoditas pemilu, apalagi setelah muncul dugaan politisasi bansos untuk keperluan pemilu 2024. Belakangan ini, sejumlah program bansos memuat pesan atau gambar beberapa pasangan calon ( paslon).
Indikasi politisasi tersebut kian menguat setelah beredarnya foto beras bansos Bulog Stabilisasi Pangan (SPHP) dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan stiker pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). secara luas di platform media sosial X.
Menanggapi hal tersebut, Chico Hakim, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), mengatakan kebenaran informasi tersebut perlu didalami. Namun, ia juga menegaskan ketidaknetralan perwakilan negara dan unsur-unsur yang terlihat mendukung paslon Prabowo-Gibran.
Soal imparsialitas aparat, sudah terlihat jelas banyak elemen lembaga negara di berbagai tingkatan yang mendukung Prabowo-Gibran, sehingga pemberitaan atau permasalahan seperti itu sudah tidak mengherankan lagi, kata Chico kepada Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.
Wakil Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Hotasi Nababan menegaskan, Ganjar-Mahfud akan lebih baik meneruskan semua program kerakyatan, termasuk penyaluran beras bansos yang dikumpulkan dari pajak rakyat.
“Rakyat punya hak atas bansos, tapi rakyat punya hati nurani untuk memilih siapa pemimpin yang akan jujur memperjuangkan rakyat,” jawab Hotasi saat dihubungi Tempo di hari yang sama.
Berikutnya: Hari ini Rabu 24 Januari 2024 Presiden Joko Widodo atau Jokowi….
Quoted From Many Source
